GarangNews

Garangnews - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan akan menutup semua tempat di wilayah ibu kota yang terindikasi mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Pernyataan itu disampaikan setelah Anies bertemu dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/11/2017). Di kesempatan itu, Yani menyampaikan laporan mengenai tempat hiburan malam Diamond.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, di tempat itu setidaknya sudah dua kali kedapatan ada narkoba pada 2017. Pertama pada April, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta menemukan peredaran narkoba di tempat hiburan malam yang berada di Jakarta Barat itu.

Lalu, politisi berinisial IJP bersama dengan dua rekannya diamankan dari tempat itu karena disinyalir menggunakan narkoba, pada bulan September lalu. "Saya tegaskan kita jalankan perda nomor 6 itu dan kita ingin serius dalam mencegah narkoba," tutur Anies, Selasa (14/11/2017).

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan, tempat hiburan malam yang dua kali kedapatan ada narkoba akan ditutup dan dicabut izinnya. "Tidak ada tutup buka tutup buka begitu disitu ditemukan narkoba maka tempat itu tidak bisa lagi beroperasi," tegasnya.

GarangNews - Rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) larangan kawasan Monas dibuat kegiatan keagamaan, mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik.

"Kami (DPRD) dukung keputusan Pak Anies. Itu sudah tepat, ( Monas) memang harus dibuka, kan itu ruang publik," kata Taufik di kantor DPRD DKI, Jakarta, Senin (13/11/2017) malam.

Menurut Taufik, kebijakan tersebut sangat tepat mengingat Monas merupakan kawasan ruang publik yang seyogyanya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif masyarakat.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Gerindra DKI ini berharap, dengan dibukanya kawasan Monas nantinya masyarakat dapat  memanfaatkannya dengan baik.

"Nanti umat silahkan kembali menggelar pengajian di situ. Isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Semua agama lain juga boleh mengadakan kegiatan di situ," ujar Taufik.

Namun demikian, Taufik meminta agar masyarakat Ibu Kota menjaga ketertiban dan kebersihan bersama.

"Mari kita sama-sama jaga kota ini dengan baik. Kalau bersih, tertib, kan semuanya jadi enak," pesan Taufik.

Diketahui, sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI, kawasan Monas tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

Anies sendiri sudah mengemukakan kebijakan tersebut sejak masih kampanye pada Pilkada DKI 2017. Dulu, Anies menilai Monas adalah wilayah publik yang seharusnya boleh digunakan untuk acara keagamaan apapun dan semua agama.

GarangNews - Peraturan yang melarang sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin yang dikeluarkan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), menurut Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan tidak berkeadilan.

Oleh karenanya, Anies berencana mencabut peraturan tersebut. Ia menginginkan Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin juga bisa dinikmati oleh pengendara motor. Apalagi, kata dia, kawasan tersebut juga potensial untuk mengembangkan usaha kecil.

“Apa yang terjadi di wilayah itu, perhari bisa sampai 480 ribu pesanan perhari. Yang nganter pesanan pakai apa? Motor. Itu semuanya industri rumahan kecil-kecil yang mereka membutuhkan akses pakai motor,” ungkap Anies saat menjadi pembicara dalam pengajian bulanan PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017) malam.

“Ini adalah alat penunjang mobilitas ekonomi menengah ke bawah,” tambah Anies.

Ia menganggap sebelum Jakarta memiliki transportasi massal yang baik, pelarangan sepeda motor bukanlah solusi. Menurutnya, jika transportasi massal sudah bagus, hal itu akan berubah dengan sendirinya.

“Nanti kalau transportasi publik massalnya sudah baik, maka ini bisa dengan sendirinya pindah,” ujarnya.

Anies juga mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berusaha memperbaiki fasilitas sepeda motor dan transportasi umum. Ke depannya, kata dia, parkiran untuk sepeda motor akan disediakan, dan pesepeda motor lebih memilih transportasi umum.

GarangNews - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Pemprov akan mengembalikan pengguna sepeda motor bisa melintasi jalan protokol MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Ini mengembalikan rasa berkeadilan tapi tentunya dengan penuh ketertiban dan semua kaidahnya kita pastikan untuk memastikan kelancaran selama Asian Games," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2017).

Dia menyampaikan perintah Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengembalikan aksesibilitas kepada warga.

"Nah, ini yang lagi dikaji kita, tidak perlu over spekulasi, kita tunggu desainnya karena sekarang desainnya di bawah koordinasi Bina Marga," kata Sandiaga.

Bina Marga saat ini sedang mencoba menata dan presentasi kepada Anies-Sandiaga mengenai desainnya yang bisa menghadirkan keadilan bagi pengemudi kendaraan roda dua. "Tapi tentu saja keselamatan perlu dipastikan," katanya.

"Saya sampaikan data ke Pak Gubernur bahwa berdasarkan pantauan big data analisis big data dampak yang dirasakan akesibiltas di jalan protokol itu khususnya perkantoran dan area komersial itu sangat besar," kata Sandiaga.

Dari kegiatan ekonomi, kata dia, yang terdampak adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Jadi memang kita harus pantau selama satu bulan ini, memastikan kebijakan itu juga positif untuk Asian Games sesuai dengan deskripsi presiden," katanya.

Hal tersebut terkait rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan membuka akses bagi pengemudi kendaraan bermotor di jalur Jalan Thamrin, yang saat ini dilarang.

GarangNews - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengisyaratkan pengguna kendaraan roda dua termasuk sepeda motor bakal kembali bisa melintasi ruas Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Hal itu, disebutkan Anies saat menyampaikan rancangan pembangunan trotoar yang tengah dibahas Pemerintah Provinsi DKI.

"Tadi kita bahas juga soal pembangunan trotoar, ini yang tadi agak panjang, karena di dalam rancangan yang ada diasumsikan tak ada kendaraan roda dua yang masuk wilayah Sudirman dan Thamrin," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Senin (6/11/2017).

Anies menilai hal itu perlu ditinjau ulang dan mengubah asumsi bahwa kendaraan roda dua harus tetap bisa lewat ruas Jalan Sudirman-Thamrin.

"Jadi rancangan yang sudah ada supaya diubah agar bisa akomodasi kendaraan roda dua. Kita ingin pastikan bahwa seluruh areal di Jakarta ini memang ada akses kepada warganya, baik yang roda dua roda, empat atau lebih," kata Anies.

Hal itu dilakukan untuk menghilangkan diskriminatif agar pengguna kendaraan roda dua dan melalui kawasan tersebut, katanya.

"Larangan roda dua melalui kawasan itu ada Pergub menjadi dasar, maka Pergub juga nanti akan diubah. Itu nyambung dengan pembicaraan ERP. Dalam perencanaan ERP juga tidak masukan kendaraan roda dua," kata Anies.

Anies meyakini bahwa penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bagi pengguna kendaraan roda dua tetap dimungkinkan, berkat kemajuan teknologi yang mengakomodasi fungsi deteksi seluruh moda transportasi.

"Jadi gimana itu dirancang didesain, jangan juga cepat-cepat berkesimpulan kendaraan bermotor bikin macet," kata Anies.

Saat ini peraturan yang berlaku di Jakarta melarang pengguna sepeda motor untuk melintasi sejumlah ruas jalan protokol, termasuk Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

GarangNews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 10 titik proyek pembangunan infrastruktur yang menimbulkan kemacetan luar biasa di Jakarta. 10 Proyek itu, masih kata Anies, tidak memiliki kajian analisis dampak lingkungan (amdal) lalu lintas.

“Rapat koordinasi ini untuk membahas beberapa masalah yang urgent di Jakarta. Kita tahu ada kemacetan yang luar biasa di sekitar lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur. Dalam pertemuan tadi terkemuka bahwa ada 10 titik pembangunan infrastruktur dan ternyata di 10 titik itu tidak pernah dilakukan amdal lalin,” kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017). Turut hadir dalam pertemuan itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra, Kasubdit Gakkum Polda AKBP Budiyanto dan Kadishub DKI Andri Yansyah.

Menurut Anies, tidak adanya kajian amdal lalin menimbulkan dampak kerepotan yang sedang dialami pengguna jalan saat ini. Pemprov DKI akan memanggil semua penyelenggara konstruksi untuk menuntaskan masalah amdal lalin ini.

“Jadi bagi proyek yang sudah ada, ditugaskan kepada sekda untuk memanggil semua penyelenggara konstruksi untuk segera menuntaskan amdal lalin dan nanti dilaporkan kepada dishub dan kepolisian. Sehingga jalan-jalan yang terkena projek bisa diberikan alternatif yang tepat dan tidak menimbulkan masalah,” jelas Anies.

Anies memberi contoh proyek infrastruktur yang membuat macet ada di kawasan Pancoran. “Di Pancoran ada 2 proyek bersamaan flyover dan LRT. Dalam konsekuensi lalu lintasnya ekstrem sekali,” imbuhnya.

Untuk itu Anies meminta komitmen penyelenggara proyek infrastrutur agar memenuhi kajian amdal sebelum proyek dimulai. Bahkan sebelum izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan.

“Kalau menurut aturan, amdal lalin dulu, baru keluar IMB, baru bisa berjalan. Amdal lalinnya tidak ada, lalu kemudian IMB belum keluar proyeknya sudah berjalan. Tata ini yang tidak bisa dibiarkan terus menerus, karena itu salah satu keputusan dalam rapat tadi adalah semua dipanggil, semua dimintai amdal lalin dan yang akan datang proyek baru harus mengikuti prosedur ini,” tutup Anies.

GarangNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan mengembangkan wisata syariah di Jakarta untuk mendorong kegiatan ekonomi di Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Ketua masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta bung Reza, memberikan beberapa masukan mengenai Halal Tourism dan rencananya menggagas beberapa kegiatan berkaitan dengan program Halal Tourism," kata Sandiaga di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, (2/11/2017).

Salah satu kegiatannya adalah membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan Masyarakat Ekonomi Syariah, katanya.

"Kami dapat daftar nama dari staf hotel Alexis Grup yang harus dilatih masyarakat ekonomi syariah sudah bersedia Pemprov nanti jadi pendamping untuk konsultasi dan advokasi," kata Sandiaga.

Mereka akan dilatih dan disalurkan ke hotel berbasis syariah yang sekarang lagi berkembang, katanya.

"Bersama dengan gerakan OK OCE Masyarakat Ekonomi Syariah juga ingin dorong timbulnya kegiatan ekonomi UKM untuk mendorong hadirnya semangat baru untuk konversi hotel yang sekarang beroperasi secara konvesional," kata Sandiaga.

Perhotelan syariah yang sekarang marak di Bangkok dan Kuala Lumpur yang sekarang tumbuh di Seoul dan Tokyo, untuk pastikan Jakarta nggak ketinggalan, katanya.

"Saat ini hotel syariah sedang didata di Jakarta, tapi beberapa yang sudah saya kunjungi langsung di Sofyan, Tebet maupun di Menteng. Dan ada beberapa hotel di wilayah Jakarta Timur," tambahnya.

GarangNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji aset mobil dinas anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak digunakan alis menganggur.

"Saya tanya sama pak Sekwan dan teman-teman di aset. kalau mobil-mobil itu, kembali pengalaman saya di dunia usaha, mobil nggak dipakai biasanya rusak dan biasanya nggak keurus," kata Sandiaga di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, (1/11/2017)

Dia berharap jangan sampai mobil-mobil itu aset negara yang menggunakan uang rakyat. Dan ada beberapa ide misalnya bekerja sama dengan dunia usaha dengan memanfaatkan beberapa aset.

"Banyak pengusaha rental baik aplikasi online yang butuh kendaraan dan bisa membuka lapangan kerja dengan sopirnya. Jadi saya masih mengkaji dengan bapak Firdaus dari aset untuk mengkaji itu bisa dilakukan," kata Sandiaga.

Dan itu merupakan Unit Bisnis Strategis (Strategic Business Unit/SBU) yang baru, kemudian akan dapat dikembangkan, katanya.

"Saya berpikir menciptakan lapangan kerja dan SBU baru ada sopir-sopir yang selama ini bisa kita rekrut. Mungkin teman - teman valley car Alexis bisa daftar di situ dan ini adalah menciptakan lapangan kerja. kita memikirkan betul lapangan kerja," kata Sandiaga.

Menurutnya kendaraan dinas yang usianya masih kurang dari lima tahun tidak bisa dilelang.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus, hingga Jumat (27/10) lalu baru 11 mobil yang dikembalikan.

"Sampai saat ini, seperti Jumat lalu, baru 11 mobil yang sudah dikembalikan," kata Firdaus, Senin (30/10).

GarangNews - Manajemen hotel dan griya pijat Alexis berharap Pemprov DKI memperpanjang izin usaha tersebut. Apalagi selama ini mereka telah berkontribusi nyata bagi pembangunan lewat pajak yang mencapai Rp30 miliar per tahun.

"Pajak itu untuk usaha pariwisata ini. Ada hotel, restoran dan gerai pijat. Kalau dari pajak seperti itu, omzetnya berapa. Kalkulasi tak bisa saya jawab. Kami ingin tunjukkan kalau dokumen lengkap," begitu kata tim Advokasi Alexis, Lina Novita di Hotel Alexis, Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (31/10/2017)

Namun hal itu rupanya tak mempengaruhi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tetap menghentikan operasional hotel dan griya pijat Alexis.

"Kita ingin uang halal. Kita ingin dari kerja halal. Jadi kalau ada tempat yang bermasalah apalagi masalahnya moral, saya tidak akan diamkan," tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Menurutnya, Pemprov DKI tak ada toleransi untuk memperpanjang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel dan Griya Pijat Alexis. Apalagi tempat tersebut disinyalir menjadi sarang prostitusi.

"Kami mengeluarkan izin dan kami berhak tidak mengeluarkan izin. Seperti juga kalau kita bikin kontrak. Kalau saya nggak mau mengontrak Anda ya nggak papa, nggak usah dipaksa," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, manajemen Alexis memutuskan, menghentikan operasional hotel dan griya pijat Alexis, menyusul diterbitkannya Surat Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov DKI pada 27 Oktober 2017 dengan No: 68661-1.858.8, yang menyebutkan belum memroses permohonan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

"Kami melakukan penghentian operasional hotel dan griya pijat Alexis dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha pariwisata kami. Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukan bahwa pihak kami taat aturan," ujar Legal & Corporate affair Alexis Grup, Lina Novita, saat menggelar jumpa pers di Hotel Alexis, Selasa (31/10/2017).

GarangNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengharapkan kebijakan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diambil menghasilkan win-win solution yang mensejahterahkan para pekerja.

"Jadi kami ingin bahwa kebijakan yang kami ambil win-win, kebijakan itu bisa mensejahterakan teman - teman pekerja tapi juga memastikan bagi yang belum mendapat kerjaan itu bisa mendapatkan pekerjaan kalau ekonominya bergerak," kata Sandiaga di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

"Dan kita memastikan yang sekarang tidak mengancam adanya pemutusan hubungan, karena Pemutusan Hubungan Kerja itu bisa terjadi kalau perusahaan itu tidak sanggup lagi atau pindah tempat dari Jakarta," kata Sandiaga.

Kuncinya adalah hubungan industrial yang baik dimana perusahaan dalam hubungan tripartit dengan serikat pekerja itu sama-sama mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja, katanya.

"Jadi itu yang akan kami putuskan, mudah - mudahn sesuai dengan segala peraturan dan ketentuannya," kata Sandiaga.

Dan diharapkan nilai UMP di Jakarta dapat diumumkan pada hari ini. Dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh serikat pekerja sebesar Rp3,6 juta dan ditambah lagi 8,7 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

"Padahal mereka menolak PP 78, jadi dari Rp3.6 juta itu ditambah 8.7 persen jadi Rp3.9 juta. Posisi dunia usaha sesuai PP 78 adalah Rp3.65 juta. Jadi sebetulnya harus ada terobosan inovasi solusi masalah transportasinya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok," kata Sandiaga.

GarangNews - Majelis Ulama Indonesia ( MUI) melalui Wakilnya Zainut Tauhid Sa'adi berharap, keputusan Gubernur DKI Jakarta yang tidak memperpanjang izin usaha bisnis prostitusi tidak hanya berlaku bagi Alexis saja.

Pernyataan ini disampaikan Zainut, karena MUI mendukung langkah Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan surat keputusan tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Bagi MUI, langkah tersebut sebagai bukti komitmen Gubernur untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang bebas dari praktik-praktik prostitusi dan praktik kemungkaran lainnya.

"Kebijakan tersebut kiranya tidak hanya diberlakukan untuk hotel Alexis saja, tetapi semua hotel dan tempat hiburan lainnya yang menawarkan bisnis prostitusi dan perdagangan orang juga harus ditutup," kata Zainut, seperti dalam keterangan tertulis yang redaksi terima, Selasa (31/10/2017).

Lebih lanjut Zainut mengatakan bahwa MUI sangat prihatin dengan semakin maraknya praktik kehidupan yang melanggar nilai-nilai agama, etika, estetika dan susila. Berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran susila juga seringkali terjadi di sekitar masyarakat.

"Misalnya saja, maraknya perilaku seks bebas, hubungan sesama jenis, pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perdagangan orang, prostitusi dan lain sebagainya," sambung Zainut.

Untuk hal tersebut MUI mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali kepada jati diri bangsa yaitu Pancasila, yakni sebagai dasar etika berbangsa dan bernegara, pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai agama dan budaya yang sudah mengakar dan terpatri dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

GarangNews - Pengemudi ojek online, terperosok di dalam lubang galian di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (28/10/2017) malam.

Galian utilitas di Jalan Lodan tidak memenuhi standar. Galian tersebut dapat membahayakan karena tidak adanya rambu-rambu adanya proyek pengerjaan. Akibatnya, Budi Suhendra (38), warga Jalan Kunir 2 RT 01/07 Kelurahan Pinangsia, Keamatan Taman Sari, Jakarta Barat itu, mengalami koma dan harus dirawat intesif di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya.

Winarko, salah satu kerabat korban mengatakan, peristiwa nahas itu terjadi saat korban hendak mengambil penumpang di Pelabuhan Sunda Kelapa. Galian tersebut berukuran 5x2 meter dan kedalaman  sekitar 2 meter.

Proyek lubang galian box curvet di Jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara kerap memakan korban pengendara kendaraan bermotor. Untuk itu, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara memasang alat pengaman terhadap sejumlah lubang galian box curvet tersebut.

GNews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui telah membicarakan masalah ganti rugi warga Bukit Duri dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN).

“Saya sudah ketemu dengan BPN membicarakan konsolidasi tanah di situ (Bukit Duri),” kata Anies saat menemui Warga Bukit Duri di Balai Kota, Jumat (27/10/2017).

Dihadapan Warga Bukit Duri, Anies juga mengatakan akan menunaikan seluruh janjinya bagi Warga Bukit Duri yang tergusur pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Saya selesai pilkada, tempat pertama yang saya datangi mana coba? Bukit Duri,” kata Anies saat meyakinkan Warga Bukit Duri.

Anies pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Warga Bukit Duri yang mau datang ke Balai Kota menemuinya hari ini.

“Terima kasih telah meluangkan waktu ke Balai Kota,” ucapnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan perwakilan kelompok warga Bukit Duri atas gusuran paksa normalisasi Kali Ciliwung.

Mereka menggugat aksi penggusuran oleh Pemprov DKI pada 2016 yang dinilai melanggar aturan. Mereka meminta Pemprov DKI membayar masing-masing Rp 200 juta kepada 93 penggugat, dengan total Rp 18,6 miliar.

GNews - Atmosfir kerja lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta semakin sejuk sejak kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Belum dua minggu menjabat, kumandang azan sudah kembali bergema di seluruh area kerja kantor Pemprov DKI Jakarta, setelah raib selama lima tahun terakhir ini.

Seniman dan ustad kehosor Haji Rhoma Irama juga terlihat hadir di Balai Kota dalam rangka menjadi imam dan khatib shalat Jumat di Mesjid Fatahillah Balai Kota, Jumat (27/10/2017)

Menjawab pertanyaan media mengenai maksud Kedatangannya, Rhoma mengatakan dalam rangka memenuhi undangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

""Shalat Jumat, (menjadi) Khatib Imam di Masjid Fatahillah,"  kata Bang Haji Rhoma Irama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).

Berbagai kalangan menyambut baik dan positip gaya kepemimpinan Anies dan Uno. Sebagian menilai pergantian Gubernur DKI Jakarta dari Ahok ke Anies sebagai kembalinya Ibukota RI ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Sekarang kami semangat lagi bekerja sebagai pegawai DKI. Kami merasa harkat dan martabat kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat pulih kembali sejak dipimpin Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno," ungkap Prasetyo salah seorang PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta.

GNews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rencananya akan menggelar rapat pembahasan ganti rugi warga Bukit Duri pekan depan.

"(Rapat) Minggu depan. Karena dari sisi kami, sedang siapkan aturannya. Kemudian semua kerangka hukum disiapkan sehingga pas lagi rundingan tahu mana yang bisa dan tidak," kata Anies saat dimintai konfirmasi soal pembayaran ganti rugi ke warga Bukit Duri, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).

Meski sudah ada putusan pengadilan soal besaran ganti ruginya, Anies mengatakan tetap akan membahasnya dalam rapat.

"Kami rembukan bicara soal itu (ganti rugi). Bagaimana kewajiban pemerintah bisa ditunaikan sesuai aturan," terang dia.

Dalam rapat tersebut, perwakikan warga Bukit Duri juga diundang. Kemungkinan, warga Bukit Duri akan didampingi oleh penasihat hukumnya, Vera Soemarni.

Selain soal ganti rugi, Anies akan membahas rencana relokasi warga Bukit. "Mereka bahkan sudah punya rencana teman-teman di Bukit Duri sudah punya gambar, nanti kami bicarakan," ujar dia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan perwakilan kelompok warga Bukit Duri atas gusuran paksa normalisasi Kali Ciliwung.

Mereka menggugat aksi penggusuran oleh Pemprov DKI pada 2016 yang dinilai melanggar aturan. Mereka meminta Pemprov DKI membayar masing-masing Rp 200 juta kepada 93 penggugat, dengan total Rp 18,6 miliar.

GNews - Menteri Koordinasi bidang Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kemungkinan akan tersambung dengan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa barat.

"Tadi bicara komprehensif Jakarta-Bandung kereta api dan sekarang ada peluang mungkin sekaligus dikaitkan dengan Kertajati sehingga cost-nya bisa ditekan ke bawah," kata Luhut usai menghadap Presiden di lingkungan Istana kepresidenan Jakarta, Senin.

Luhut mengungkapkan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari proyeksi pembangunan yang pada 2030 tersambung sebagai transportasi terpadu yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Jadi tidak melihat dari proyeknya saja, tapi melihat konektivitas Pulau Jawa, yaitu Jakarta-Bandung itu menjadi satu pada 2030," kata Luhut.

Dia juga mengungkapkan bahwa menurut Menteri BUMN Rini Soemarno pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung semua prospeknya jalan.

"Memang ada perhatian-perhatian khusus mengenai elevated (jalur layang) karena itu hampir 81 kilometer, terowongan hampir 20 kilometer itu menjadi perhatian Kementerian PUPR terkait teknologinya karena daerah gempa," katanya.

Saham pembangunan kereta cepat tersebut dipegang China Railway International sebesar 40 persen dan 60 persen dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI itu sendiri merupakan perusahaan gabungan dari empat BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PTPN VIII dan PT Jasa Marga.

GardaIndoNews - Tim komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta membantah beredarnya kabar terkait kendaraan rombongan Anies Baswedan yang menerobos arus satu jalur (one way) Puncak, Bogor, dalam kegiatan Tea Walk, Sabtu (21/10)

"Tidak benar adanya penilangan terhadap rombongan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan itu," kata petinggi Tim Komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Naufal Firman Yursak dalam siaran pers, di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

"Perjalanan dari Gerbang Tol Ciawi sudah dikawal oleh Polres Bogor dan Dishub Bogor. Baik menuju ke Gunung Mas hingga turun kembali melewati Cibinong, Jawa Barat rombongan gubernur masih dikawal oleh Dishub dan kepolisian," kata Naufal Firman Yursak.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan sudah bersurat kepada Pihak Kepolisian terkait kegiatan Tea Walk.

Surat dengan nomor 5150/1.731-1 tertanggal 10 Oktober 2017 itu dibuat oleh Dinas Perhubungan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah ditujukan kepada Kakorlantas Mabes Polri dengan perihal Permohonan Bantuan Perlintasan VVIP dan Pengaturan Lalu Lintas.

Tak hanya itu, surat tembusan ke Polres Bogor juga telah dikirim dan diterima pada tanggal 12 Oktober atas nama Nurdin, katanya lagi.

"Rombongan gubernur sepenuhnya dipandu oleh petugas pengawalan dari Polres Bogor dan Dinas Perhubungan menuju jalur alternatif. Rute ditentukan oleh Patwal; termasuk saat melewati ruas jalan raya puncak sepanjang kurang lebih 3 kilometer menuju jalur alternatif," kata Naufal lagi.

Rombongan itu mengikuti panduan Patwal Polres Bogor, kemudian turun melalui jalur alternatif, bukan melalui jalur utama yang berlaku one way hingga ke Kota Bogor melalui jalur alternatif Tapos Ciawi.

Pada bagian inilah terjadi kesalahan komunikasi dari jajaran tim pengawalan, katanya pula.

"Panitia kegiatan Soliditas dan Solidaritas Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi, baik dengan pengelola kawasan dan kepolisian terkait rencana kegiatan. Kepadatan di jalur Puncak pada akhir pekan memang kerap terjadi, ditambah dengan adanya beberapa titik perbaikan jalan, kata Naufal.

Pihak penyelenggara rangkaian acara Korpri Provinsi DKI Jakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan di jalur menuju Puncak atau sebaliknya, katanya.

"Pemprov DKI berterima kasih atas koordinasi dan bantuan aparat Dishub dan Kepolisian Bogor dalam ikut mengawal rombongan gubernur DKI. Pemprov DKI Jakarta juga memohon maaf kepada masyarakat atas polemik yang ditimbulkan dari situasi ini," kata Naufal.

GNews - Pensiunan jenderal TNI Angkatan Darat ini kekeh me­nyatakan proyek reklamasi harus terus dilanjutkan. Dia bilang, prosedural adminsitrasi di kementerian sudah selesai semua. "Jadi tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya sudah dilakukan," begitu kata Jenderal Luhut.

Namun ketika pernyataan Jenderal Luhut itu dihadapkan dengan janji kampanye Anies-Sandi yang dari awal menolak reklamasi, nada bicara Jenderal Luhut terdengar sedikit meninggi. Berikut pernyataan lengkap Jenderal Luhut;

Jakarta kini dipimpin Gubernur dan Wagub baru Anies Baswedan- Sandiaga Uno yang sejak awal menolak proyek reklamasi. Bagaimana koordi­nasi pemerintah pusat dengan pimpinan DKI Jakarta?

Baik-baik saja (hubungannya). 

Apa benar kabar yang men­gatakan, Wagub Sandiaga Uno sudah dua kali mem­batalkan pertemuan dengan Anda untuk membahas soal reklamasi?

Iya, tanya saja sama Pak Sandi, mungkin beliau sibuk. 

Setelah dua kali batal, apakahAnda akan kembali me­manggil Sandiaga Uno untuk membahas reklamasi ini?

Kapan saja mereka mau jalan terus. Kita terbuka kok siapa saja yang mau datang, ini masih satu negara kok. Hanya yang saya titip satu, tadi kan anda tanya mengenai hubungan, Pak Gubernur itu kan gubernurnya orang DKI Jakarta, bukan gu­bernurnya satu kelompok, jadi saya titip supaya Pak Anies sebagai Gubernur dan Pak Sandi menjadi Wakil Gubernur, saya titip itu. 

Sebenarnya reklamasi ini akan dilanjutkan atau tidak?

Dari kami sudah selesai, tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya sudah dilakukan dan saya sebagai Menko Maritim sudah mencabut moratorium yang te­lah dikeluarkan oleh pendahulu saya (Rizal Ramli). 

Pada tanggal 5 Oktober 2017 itu saya keluarkan (keputu­san mencabut moratorium) karena itu diminta oleh Pak Gubernur DKI juga. Kami mencabut karena mereka semua (pengembang) sudah penuhi (persyaratan). 

Studi itu juga sudah kita laku­kan kesekian kali. Misalnya rekayasa listrik, gimana caranya biar enggak panas. Ini yang ter­libat banyak, Korea, Belanda, Jepang, PLN, Pertamina. Jadi tak ada alasan lagi kenapa harus tidak dicabut. 

Persoalannya sekarang itu Anies-Sandi dalam janji kampanyenya akan menolak reklamasi?

Kalian ini apa sih perlu bikin tubruk-tubrukin, kan nggak perlu, nanti kita lihat saja. Nggak ada tolak belakang. Ya silakan saja (Anies-Sandi melanjutkan janji menyetop reklamasi Teluk Jakarta). 

Ketika pemerintah menjan­jikan pulau untuk nelayan, ba­gaimana dengan akses mereka ke laut?

Ada, kita sudah hitung denganbaik. Pasti jalan itu, kalau masalah nelayan itu betul-betul kita perhatikan jangan sampai ne­layan dirugikan, itu dijamin. Kita pertimbangkan lagi ada pulau terluar itu pulau A karena akses yang lebih bagus untuk nelayan, tapi itu tergantung mereka. 

Mekanisme pembagiannya seperti apa?

Oh nanti itu biar diatur oleh pe­merintah DKI Jakarta dan pemer­intah Provinsi Banten, karena itu sudah di luar DKI Jakarta.

GNews - Kecewa dan kesal dialami orang tua pasien yang bernama Neni Indriyani atas pelayanan Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat. Neni menilai Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat tidak profesional. Pasalnya, anaknya yang berusia 1 tahun 11 bulan bernama Rafa  Fairuz  infeksi saluran kencing, sesuai perjanjian akan dioperasi pada Jumat, (20/10/2017) pukul 18.00 WIB, namun kenyataannya pihak rumah sakit melanggar perjanjian, bahkan tidak memberikan informasi kepastian waktu pelaksanaan operasi.

Menurut Neni, sesuai perjanjian sebelum operasi, ia sudah pihak orangtua sudah melunasi biaya operasi dengan rincian, uang muka sebesar Rp 3.000.000, biaya operasi sebesar Rp 11.232.000, kamar  VIP seharga Rp 1.790.000 per hari, pemeriksaan Laboratorium sebesar Rp 1.950.000, biaya obat dan lainnya sebesar Rp 722.000.

Neni juga mengeluhkan kamar mandi ruangan VIP RS Mitra Keluarga seharga Rp 1.790.000 per hari tidak layak, Kotor dan Air matri saat akan digunakan.

“Jujur saya sebagai orangtua pasien sangat kecewa dengan pelayanan Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat ini. Persyaratan administrasi untuk operasi anak saya sudah lunas. Tapi waktu pelaksanaan operasi tidak jelas dan tidak sesuai perjanjian,” kata Neni Indriyani , saat ditemui di rumah sakit.

Warga Jalan Pembina Raya Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ini, mengaku dipermainkan oleh pihak rumah sakit dengan pelayanan tidak profesinal.

“Pelayanan Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat ini menyalahi SOP, mereka kasih perjanjian jam operasi pukul 18.00 WIB, namun tidak tepat waktu,” jelasnya.

“Kami sudah mengikuti peraturan dokter yang mengharuskan anak saya puasa selama lima jam. Nyatanya anak saya sudah puasa selama tujuh jam belum ada tindakan,” tegasnya.

Akibat kondisi ini, Neni sempat histeris dan berteriak agar operasi segera dilaksanakan. Atas teriakan itu, kepala perawat datang, namun hanya memberikan janji bahwa operasi akan dilaksanakan setengah jam lagi.

“Rumah sakit ini sangat keterlaluan, anak saya sudah kelaparan tetap tidak boleh buka puasa. Sebagai Ibu, saya miris, nggak tega melihat anak kesakitan dan kelaparan. Saya sudah bayar lunas saja masih dipermainkan, apalagi sama pasien tidak mampu pasti lebih dipermainkan lagi,” Pungkas Neni.

GNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali menegaskan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap menolak reklamasi. Bagi Sandi, menolak dan menghentikan reklamasi adalah mandat dari warga Ibu Kota yang dibawanya menuju kursi pemimpin DKI.

"Posisi pemprov jelas, kami sudah berikan pengarahan di pertemuan pertama, hari Selasa (17/10) kemarin bahwa kami membawa mandat dari warga Jakarta," kata Sandi di Balai Kota DKI, Kamis (19/10).

Sandi mengatakan, pertemuan dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah pernah terjadi sebelum pelantikan Senin (16/10) lalu. Pertemuan itu, kata dia, juga sudah ditindaklanjuti oleh tim dari masing-masing pihak. Namun, Sandi enggan menjelaskan secara rinci hasilnya.

"Jadi simpang siur bahwa saya dipanggil nggak datang itu saya klarifikasi tidak benar. Saya yang justru meminta waktu Pak Luhut atas usul Pak Prabowo," ujar Sandi.

Politikus Partai Gerindra itu meminta masyarakat untuk bersabar menunggunya. Ia meminta untuk tidak terus diadu antara pemprov dan pemerintah pusat.

Sandi menjamin kebijakan Pemprov DKI terkait reklamasi akan memberi warga Jakarta keadilan dan kemakmuran bagi semua. "Kami nggak pernah mau berseberangan, kita cari tentunya sebuah prosesi yang terbuka dan berkeadilan. Jadi jangan terlalu dikompor-komporin, sabar dulu, semua sabar," katanya.