GarangNews

GarangNews - Wali Kota Bitung, Sulut,  Maximiliaan J Lomban, mencanangkan program Sampah Tukar Beras untuk mengurangi tumpukan sampah plastik di daerah tersebut.

"Kami melakukan ini sehingga masyarakat jangan membuang sampah plastik secara sembarangan, namun bisa dikumpulkan dan diganti dengan beras (rastra)," kata Lomban yang didampingi Ketua TP-PKK Kota Bitung dan Ketua RP PKK Kota Bitung Khouni Lomban Rawung di Bitung, Jumat.

Lomban mengatakan Gerakan Sampah Tukar Beras untuk memotivasi masyarakat agar sadar dengan lingkungan sekitar.

Wali kota memaparkan bahwa apabila dihitung secara sederhana harga rastra yaitu Rp1.600/kg sedangkan sampah dengan kategori plastik bernilai Rp1.500 sampai Rp5.000 per kilogram.

Maka lewat program yang digagas Kecamatan Maesa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sembari mengurangi tumpukan sampah plastik.

Dirinya berharap Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan program ini sehingga dapat serentak beroperasi di semua kecamatan di Kota Bitung.

Kepala perum Bulog Divre Sulut Eko Pranoto mengatakan penyaluran beras masyarakat sejahtera (rastra) di Sulut khusus alokasi bulan Oktober 2017 sudah mencapai 100 persen.

"Saat ini penyaluran rastra di Sulut dan Gorontalo untuk alokasi Oktober sudah selesai, dan saat ini sementara melakukan penyaluran alokasi November," kata Eko.

Dia akan melakukan percepatan penyaluran rastra sehingga akhir tahun bisa tersalur dengan baik dan tepat waktu serta sasaran.

GarangNews - Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik seiring dengan perbaikan kondisi dan situasi ekonomi dunia yang lebih baik.

"Pertama ekonomi dunia lebih baik dari sebelumnya," kata Wakil Presiden, saat memberikan pidato kunci Prospek Ekonomi Indonesia 2018 dalam makan pagi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Kamis, (2/11/2017).

Ia mengatakan, pada akhir 2017 dan awal 2018, perekonomian dunia semakin baik. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga komoditas yang sebelumnya jatuh.

Seperti harga batubara saat ini sudah mendekati 100 dolar per ton, begitu pula dengan harga sawit meskipun pernah jatuh pada kisaran harga 450 dolar per ton, namun kini merangkak naik mendekati 600 dolar AS per ton. Harga minyak bumi yang telah meningkat menjadi sekitar 55 dolar AS per barel.

Oleh karena itu, menurut Wapres, penerimaan pajak dari PPn dari sektor komoditas akan meningkat begitu pula dengan PPh yang akan dibayarkan pada tahun depan.

Wapres mengatakan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah juga mulai memberikan hasil. Hal ini diantaranya tercermin dari indeks kemudahan berbisnis yang dibuat Bank Dunia menempatkan Indonesia tahun ini pada urutan ke-72 meningkat pesat dari sebelumnya yang berada diperingkat 91 dari 190 negara.

Seperti dilansir dari laporan Antara sebelumnya, pada laporan "Doing Business 2018" ini, posisi Indonesia tercatat telah melewati Tiongkok yang berada pada peringkat ke 78. Bank Dunia mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu simplifikasi pendaftaran usaha baru, perbaikan akses atas listrik dan efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha.

Selain itu, menurut Wakil Presiden adalah adanya kesinambungan program kerja pemerintah sebelumnya sehingga kini banyak proyek-proyek yang telah direncanakan pada pemerintahan sebelumnya. "Artinya apa yang diawali pemerintahan 2005-2006 hasilnya akan mulai nampak pada tahun-tahun ini, itu artinya adalah bahwa ada kesinambungan kita," katanya.

GarangNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan mengembangkan wisata syariah di Jakarta untuk mendorong kegiatan ekonomi di Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Ketua masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta bung Reza, memberikan beberapa masukan mengenai Halal Tourism dan rencananya menggagas beberapa kegiatan berkaitan dengan program Halal Tourism," kata Sandiaga di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, (2/11/2017).

Salah satu kegiatannya adalah membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan Masyarakat Ekonomi Syariah, katanya.

"Kami dapat daftar nama dari staf hotel Alexis Grup yang harus dilatih masyarakat ekonomi syariah sudah bersedia Pemprov nanti jadi pendamping untuk konsultasi dan advokasi," kata Sandiaga.

Mereka akan dilatih dan disalurkan ke hotel berbasis syariah yang sekarang lagi berkembang, katanya.

"Bersama dengan gerakan OK OCE Masyarakat Ekonomi Syariah juga ingin dorong timbulnya kegiatan ekonomi UKM untuk mendorong hadirnya semangat baru untuk konversi hotel yang sekarang beroperasi secara konvesional," kata Sandiaga.

Perhotelan syariah yang sekarang marak di Bangkok dan Kuala Lumpur yang sekarang tumbuh di Seoul dan Tokyo, untuk pastikan Jakarta nggak ketinggalan, katanya.

"Saat ini hotel syariah sedang didata di Jakarta, tapi beberapa yang sudah saya kunjungi langsung di Sofyan, Tebet maupun di Menteng. Dan ada beberapa hotel di wilayah Jakarta Timur," tambahnya.

GarangNews - Gubernur Aher meminta kepada seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang kini masing-masing ditunjuk menjadi ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah  (TPID), untuk terus memantau harga-harga sembako dan distribusinya agar terjadi keseimbangan, khususnya di daerah yang tingkat inflasinya tinggi.

"Kita minta semua kabupaten dan kota, khususnya daerah yang tingkat inflasinya selalu diukur setiap saat, untuk terus memantau harga-harga dan distribusi barang khususnya sembako dan permintaan masyarakat supaya terjadi keseimbangan dan tidak ada masalah," kata Aher dalam siaran persnya, Selasa.

Instruksi tersebut disampaikan Aher saat ia, TPID dan para bupati/ wali kota se-Jabar serta Bank Indonesia Perwakilan Jabar menggelar high level meeting di Gedung Sate Bandung beberapa waktu lalu.

Di satu sisi Aher memahami bahwa hukum dasar perdagangan adalah adanya suplai dan permintaan masyarakat.
Ia mengatakan bila permintaan mencukupi kemudian suplai juga stabil maka terjadilah stabilitas harga.

"Tapi kalau ada gejolak harga berarti kan ada persoalan, kemungkinannya adalah suplainya tetap tapi permintaan naik," katanya.

Kemungkinan lainnya, permintaan tetap tapi suplai turun atau suplai turun permintaan naik, hal itulah yang paling dikhawatirkannya.

Namun Aher menegaskan, ketika ada gejolak harga tak serta merta persoalan ada pada hukum dasar perdagangan.

"Ketika ada gejolak harga tentu kita tidak harus berkutat pada hukum dasar tapi lihat dulu ada masalah apa," ujarnya.

Ia mengatakan, harus diteliti lebih jauh, karena bisa saja persoalan seperti itu muncul karena ada aksi premanisme, monopoli distribusi, struktur pasar yang tidak normal, atau karena faktor infrastruktur jalan yang menghambat distribusi sehingga menyebabkan kenaikan harga.

"Jangan-jangan ada premanisme di distribusi, monopoli distribusi atau boleh jadi persoalannya pada infrastruktur jalan atau struktur pasar yang tidak normal," katanya.

"Saya ingin gejolak harga yang berakibat pada inflasi itu diteliti terlebih dahulu jangan sampai kita menyerah begitu saja," lanjut Aher.

Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jabar Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan, inflasi adalah salah satu indikator ekonomi penting setelah PDB.

Menurut Wiwiek Inflasi merupakan bentuk stabilitas ekonomi yang selalu dipantau setiap hari karena bila harga-harga kebutuhan masyarakat bergejolak maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyatakat.

"Banyak faktor yang mempengaruhi inflasi tapi ada empat faktor besar yang menyebabkan inflasi tinggi," kata Wiwiek.

Penyebab pertama menurutnya adalah masalah pasokan atau distribusi dan kedua, terkait dengan keterbatasan pada infrastruktur.

"Kita paham bahwa infrastruktur di Jabar termasuk baik dibanding daerah lain tetapi masih harus terus ditingkatkan lagi," katanya.

Selain itu, struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga juga mempengaruhi inflasi. "Kita tahu komoditas utama masyarakat sangat ditentukan oleh struktur pasarnya seperti apa," ujar Wiwiek.

GarangNews - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memastikan akan memberikan hak para korban yang tertimpa girder di proyek pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. Ketiga korban pun telah dipastikan merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami dapat laporan ketiga korban adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya kita akan berikan hak-haknya sesuai ketentuan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto , Minggu malam, (29/10).

Ia menegaskan, hak tersebut akan diproses secepatnya. Bagi korban meninggal nantinya diberikan santunan kepada ahli waris sebesar 48 kali upah yang dilaporkan beserta santunan lainnya.

Sedangkan untuk pekerja dengan luka-luka, kata dia, saat ini sudah ditangani oleh tim dari BPJS Ketenagakerjaan. "Mereka akan kita biayai perawatannya sampai sembuh," ujar Agus.

Sebagai informasi tiga korban terdiri dari satu korban meninggal yakni karyawan Waskita Karya Heri Sunandar (27 tahun). Dua korban luka, yaitu sopir truk Waskita Karya Sugiyono (47 tahun), serta tukang las Nurdin (35 tahun).

GNews - Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya menindaklanjuti hasil kunjungan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

"Presiden tadi sudah memberikan perintah untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Emir Qatar kemarin (Rabu 18/10). Minggu ini kami ingin merapatkan, kemudian akan menawarkan beberapa proyek ke sana," kata Luhut usai menghadap Presiden di lingkungan Istana kepresidenan Jakarta, Senin.

Menko Maritim menyebut salah satu proyek yang akan ditawarkan adalah investasi pariwisata, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Luhut mengungkapkan bahwa Emir Qatar menyatakan akan segera masuk ke Indonesia dan KEK Mandalika memiliki proyeksi bagus sehingga ditawarkan ke negara Timur Tengah tersebut.

Menko Maritim menyebut bahwa KEK Mandalika memiliki terminal kapal pesiar dan lapangan terbangnya akan diperpanjang hingga 3.000 meter serta akan dibangun resort halal di daerah tersebut.

"Qatar bisa masuk ke semua," kata Menko Maritim.

Kedua, kata Luhut, rencana pembelian gas cair (Liquefied natural gas/LNG) dari Qatar sudah difinalisasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan harga 7,16 dolar AS per MMBTU.

Menko Maritim menyebut LNG dari Qatar ini untuk pembangkit listrik di Sumatera Utara karena letaknya dekat, namun juga bisa untuk wilayah Indonesia timur karena harganya yang murah.

GNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno  memberi sinyal akan menghapus kebijakan lelang konsolidasi. Lelang konsolidasi memiliki payung hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) yang dikeluarkan di era Basuki Tjahaja Purnama.

"Pada intinya kami akan berpihak ke usaha kecil dan menengah," ujar Sandi, beberapa waktu lalu.
Padahal Pergub tentang lelang konsolidasi selama ini membuat perusahaan maupun kontraktor menengah dan kecil sulit memenangkan proyek pembangunan di Jakarta. Lelang konsolidasi ini menggabungkan proyek-proyek sejenis bernilai kecil sehingga memiliki nilai besar.

Akhirnya menutup kesempatan perusahaan maupun kontraktor menengah dan kecil untuk menggarap proyek tersebut karena tak memenuhi kriteria klasifikasi.

Mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI, Blessmiyanda, mengingatkan beberapa hal buruk yang bisa terjadi apabila lelang konsolidasi dihapus.
Blessmiyanda yang akrab disapa Bless mengingatkan agar berhati-hati terhadap munculnya perusahaan abal-abal.

"Perusahaan abal-abal itu akan muncul lagi atas nama usaha kecil. Padahal cuma perusahaan bendera yang diatur oleh oknum," kata Bless, Sabtu (21/10/2017). Bless mengatakan, niatan memberikan pekerjaan untuk UKM memang bagus. Tapi sepanjang para broker atas nama oknum masih bermain, maka akan sulit.

Menurut Bless, lelang konsolidasi merupakan solusi melibas para oknum yang bermain dan perusahaan abal-abal. "Sebab lelang konsolidasi itu harganya terbuka dan standar, kualifikasinya terbuka, persyaratan teknis dan tenaga ahli terbuka, likuiditas perusahaan terbuka. Itulah yang ditakuti mereka (oknum)," jelas Bless.

Bless mengaku tak bisa membayangkan berapa banyak kegagalan lelang yang bisa terjadi akibat penghapusan lelang konsolidasi. "Sebab perusahaan yang bener-bener mumpuni sedikit. Selebihnya perusahaan Palugada (apal lu mau gua ada). Kalau sampai gagal lelang maka pembangunan terhambat, penyerapan terhambat, dan program Gubernur terlambat," terang Bless.

Apalagi ketika proyek-proyek yang diberikan ke usaha kecil kemudian menjadi pidana, maka harus akan ada pihak yang disalahkan. "Siapa yang mau disalahkan? Apakah mau terulang lagi?," ujar Bless.

GNews - Salah satu perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi online, Grab Indonesia, menilai tarif bawah yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui revisi PM 26 Tahun 2017 menghambat kompetisi usaha antarperusahaan aplikasi.

Head of Public Affair Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno menjelaskan hingga kini pihak Grab masih menunggu finalisasi Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang di dalamnya mengatur tarif batas bawah.

"Tarif bawah itu buat kami agak sedikit menghalangi kami untuk berkompetisi dengan baik," kata Tri Sukma di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, Tri Sukma mengaku setuju dengan maksud Kementerian Perhubungan untuk mencegah adanya perang harga predator pricing yang bisa ditetapkan seenaknya oleh perusahaan aplikasi taksi daring.

Menurut dia, predator pricing dapat dicegah melalui persaingan sehat dengan memenuhi standar pelayanan minimal yang akan dipertimbangkan penumpang.

Standar pelayanan tersebut bisa berupa penggantian ban, aki dan perbaikan kendaraan lainnya sehingga mobil berjalan dengan baik dan keselamatan serta kenyamanan penumpang terjamin.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan Revisi PM 26/2017 yang antara lain mengatur tarif batas atas dan batas bawah berlaku efektif mulai 1 November 2017.

Menhub menilai penetapan tarif batas bawah selain untuk mencegah terjadinya monopoli dan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing di industri taksi, juga untuk menjamin keamanan dan keselamatan melalui perawatan mobil dari pendapatan pengemudi yang diperoleh secara layak.

"Tarif batas bawah juga untuk mengatur agar pemilik taksi itu mampu menabung uang untuk perawatan, membeli kendaraan kembali dan sebagainya. Kalau tarif terlalu rendah, mereka tidak bisa mempersiapkan uang untuk perbaikan," ungkapnya.

Ada pun dalam Revisi PM 26/2017, tarif batas atas dan batas bawah diatur berdasarkan wilayah, yakni wilayah I meliputi Sumatera, Jawa dan Bali memiliki tarif batas bawah Rp3.500 dan batas atas Rp6.000.

Sementara itu, wilayah II yang meliputi wilayah di luar Sumatera, Jawa dan Bali dikenakan tarif batas bawah sebesar Rp3.700 dan batas atas Rp6.500.

GNews - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kembali mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Kali ini terkait pajak PT Freeport Indonesia.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal pajak Freeport yang disusun Sri Mulyani, perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu mendapat keringanan pajak.

Rencana Sri ditanggapi serius oleh Komisi VII DPR RI yang membidangi pertambangan.

“Nanti kami panggil dan rapat dengan Menteri Keuangan” tegas Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10/2017).Menurutnya, negosiasi pemerintah RI dengan Freeport masih belum selesai saat rencana penurunan pajak itu dibuat. Karenanya, Sri Mulyani wajib memberikan penjelasan kepada parlemen dan publik luas mengenai rencananya itu.

“Divestasi 51 persen saham, pembangunan smelter serta kewajiban di sisi perpajakan, itu yang kemudian harus dijelaskan kepada publik,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Selain menolak skema divestasi saham 51 persen yang ditawarkan pemerintah, Freeport juga menuntut perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya setelah status Kontrak Karya (KK) berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Demi mengakomodasi keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Pembahasan RPP melibatkan Freeport dan lintas kementerian.

“Tentang penerimaan negara, RPP disusun Bu Sri Mulyani (Menkeu). Divestasi, baik waktu dan nilai itu, ditangani tim gabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Senin (2/10/2017) lalu.

Mengutip Kontan, Selasa (3/10/2017), RPP sudah berada di laci meja Sekretariat Negara. Rancangan ini, salah satunya, memberikan perlakukan khusus sistem perpajakan Freeport dengan IUPK.

BAB VII Pasal 14 RPP menyebutkan, tarif pajak penghasilan badan (PPh) Freeport hanya 25 persen. Turun dibandingkan dengan PPh badan Freeport dalam rezim KK, yakni 35 persen.

GNews - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) kembali terbelit kasus MPLIK (Mobil Penyedia Layanan Internet Kecamatan). Selain dugaan praktek korupsi, proyek MPLIK tahun anggaran 2010 sebesar Rp1,2 triliun itu ditenggarai terbelit pidana lain, yakni penipuan dan penggelapan oleh oknum petinggi Telkom.

Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) mengungkapkan korupsi proyek MPLIK, dugaan pidana penipuan dan penggelapan kepada sejumlah media di Jakarta, hari Rabu (13/9/17).

Haris Pratama Ketua Kamerad menilai kondisi keuangan PT Telkom Indonesia saat ini sangat parah. Ia miris melihat Telkom akibat memburuknya kinerja manajemen dan perilaku serakah para oknum petinggi BUMN telekomunikasi itu.

Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama menyebutkan salah satu contoh nyata keserakahan diduga dilakukan pimpinan PT Telkom Indonesia dapat dilihat ketika PT Telkom ditunjuk menjadi pemenang proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kemenkominfo pada tahun 2010.

Keserakahan petinggi Telkom, kata Haris dimulai dari awal proses pelaksanaan pekerjaan proyek MPLIK. PT Telkom yang menjadi pemenang tender pengadaan 588 unit MPLIK bernilai Rp 520 Milyar di awal pelaksanaan telah melakukan penunjukan 4 (emoat) Perusahaan Subkontraktor, yakni 2 anak perusahan PT TELKOM yaitu PT Pramindo Ikat Nusantara (PINs) dan PT Multi Media Nusantara (Metrasat), sedangkan 2 (dua) lagi perusahaan swasta PT VSAT dan PT Geosys Alexindo.

“Kami mengendus keanehan ketika pengadaan Armada kendaraan MPLIK yang menjadi tanggung PT Geosys Alexindo dinyatakan gagal dilaksanakan dengan dalih tidak mendapatkan kepercayaan sebagai penerima pinjaman pembiayaan proyek dari sektor PerBankan. Padahal perusahaan tersebut telah menerima pembayaran uang muka dan termin pertama dari Telkom  total sebear Rp78,5 Milyar," ungkap Haris.

Ternyata kata Haris, dalih kegagalan yang disampaikan Manajemen PT Geosys Alexindo bersama Manajemen PT Telkom Indonesia merupakan sebuah kepalsuan serta kebohongan publik seiring dengan adanya hasil temuan LHP BPK yang mengungkap bahwa PT Geosys Alexindo adalah perusahaan Fiktif/ abal-abal yang ditunjuk sepihak secara melanggar hukum oleh Arif Yahya (Direktur EWS PT Telkom Indonesia) dan Abdus Somad Arif (VP EWS PT TELKOM Indonesia) pada saat itu.

Masih kata Haris, setelah PT Geosys Alexindo gagal melaksanakan pengadaan Armada kendaraan MPLIK , kemudia PT Telkom Indonesia mulai mencari perusahaan pengganti dengan cara membujuk PT Micronics untuk mau melakukan take over pekerjaan PT Geosys Alexindo, hingga akhirnya PT Micronics bersedia dan mau menggelontorkan dana Rp300 milyar untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Tetapi ketika seluruh Armada kendaraan MPLIK selesai dikerjakan oleh PT Micronics malah justru Menejemen PT Telkom Indonesia yang melakukan kecurangan Bisnis yang patut diduga termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yaitu mangkir dari kewajiban pembayaran kepada PT Micronics yang hingga saat ini masih menyisakan tunggakan kewajiban PT Telkom Indonesia dengan nilai Rp167 Milyar kepada PT Micronics.

“Munculnya sisa tunggakan tersebut tentunya menjadi suatu hal yang aneh karena pengadaan armada kendaraan MPLIK sepenuhnya dibiayai negara dan Bersumber dari APBN,” jelasnya.

Konfirmasi mengenai tunggakan pembayaran kewajiban PT Telkom Indonesia Tbk kepada PT Micronics, dibenarkan oleh Unoto Dwi Yulianto kuasa hukum PT. Micronics. Yulianto mengatakan, kewajiban PT Telkom sebesar Rp167 miliar kepada kliennya sudah lama tertunggak. Pihaknya sudah berusaha maksimal untuk memahami kesulitan keuangan PT Telkom sehingga pembayaran kewajiban ke PT Micronics selalu tertunda. Namun, karena sampai sekarang PT Telkom tidak juga menunjukan itikad baik, pihaknya terpaksa memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

"Di samping melaporkan wanprestasi oleh PT Telkom, pihaknya juga melaporkan indikasi pidana diduga melibatkan sejumlah oknum petingi Telkom.  Kami menemukan indikasi pidana korupsi, pidana penipuan, penggelapan dan sejumlah pelanggaran regulasi US Securities and Exchange Commission (US-SEC). Sudah ditemukan bukti pendukung dugaan pelanggaran PT Telkom terhadap klien kami PT Micronics, antara lain fraud, wilfull negligence, juga mungkin crime. Semua akan kami paparkan dalam surat laporan pengaduan ke SEC, New York, Amerika Serikat," tutur Yulianto.

Ditambahkannya, selaku kuasa hukum PT MIcronics pihaknya sudah tidak menaruh harapan PT Telkom masih memiliki itikad baik. Laporan pemgaduan yang akan disampaikan ke Bareksrim Polri, Kejaksaan dan ke otoritas pasar modal Amerika Serikat dan Inggris didasarkan pada arogansi PT Telkom yang selama ini terkesan melecehkan, mempermainkan, menuda-nunda kewajibannya kepada klien kami PT Micronics. "Sebentar lagi ketika proses hukum atas laporan pengaduan kami telah berjalan, akan terungkap semua fakta di balik kasus ini," janji Unoto Dwi Yulianto.

Satelit Telkom Rusak Korupsi Timbul
Selain dijerat kasus MPLIK di atas, Ketua Kamerad Haris mengklaim masih ada lagi peristiwa yang diduga dapat menunjukan bobrok dan culasnya perilakunya pejabat dilingkungan PT Telkom Indonesia yaitu peristiwa Anomali yang menimpa Satelit Telkom 1 yang mengakibatkan terjadinya gangguan siaran Televisi dan pelayanan Perbankan. Tak hanya itu peristiwa gangguan Satelit Telkom 1 tersebut dijadikan pula sebagi alasan PT Telkom Indonesia untuk melakukan pemindahan (migrasi) ilegal 4,2 juta data pelanggan dari total 17 juta pelanggan PT Telkom Indonesia.

“Tentunya tindakan Migrasi Data pelanggan yang dilakukan oleh Manajemen PT Telkom Indonesia tersebut patut diduga dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum serta aturan Internasional yang berlaku. Sehingga patut diduga peristiwa tersebut diatas memiliki kecenderungan menimbulkan negara serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan kecurangan korporasi,” sebutnya.

Haris melanjutkan potensi munculnya kerugian negara dan kecurangan korporasi pada kasus itu salah satunya bisa berasal dari tidak berbanding lurusnya antara biaya pembuatan, peluncuran dan konsultasi perawatan satelit Telkom 1 (A2100A) buatan PT Lockheed Martin, perusahaan asal Amerika yang nilainya mencapai $191,4 Juta atau sekitar 2,5 Trilyun Rupiah dengan kualitas, daya tahan, serta batas waktu operasional satelit yang hanya dapat di operasikan selama 15 tahun.

“Dalam melakukan pengelolaan Billing sistem atau sistem penghitungan biaya pemakaian jasa komunikasi dan tagihan untuk para pelanggan, PT Telkom Indonesia menggandeng perusahaan IT raksasa asal Perancis yaitu PT Orange & Sofrecom untuk menjalin kerjasama,” terang dia.

Dari hasil kerjasama tersebut, lanjutnya, PT Orange Sofrecom mencitakan Software Billing Sistem yang dinamakan I -SISKA sedangkan PT Telkom berkewajiban untuk melakukan Pembayaran Royalti hak properti atau copyright kepada PT Orange Sofrecom sebesar 18 USD untuk setiap nasabah per tahun, pembayaran Royalti tersebut harus dibayarkan hingga kontak kerja selesai (5 tahun). Maka setelah masa kontrak kerja software Billing Sistem I-SISKA resmi menjadi milik PT Telkom Indonesia yang ditandai dengan penyerahan sertifikat lisensi dari pemilik software PT Orange Sofrecom kepada klien penggunaan Software PT Telkom Indonesia. Namun dipenghujung masa kontra kerjasama manajemen PT Telkom Indonesia diduga melakukan kecurangan yaitu melakukan manipulasi jumlah data pelanggan dengan melakukan pemindahan atau migrasi ilegal terhadap 4,2 juta data pelanggan dari total 17 juta data pelanggan.

“Dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Direktur IT PT Telkom Indonesia ditengarai memiliki tujuan untuk mengenggelapkan kewajiban pembayaran Royalti PT Telkom Indonesia kepada PT Orange Sofrecom. Dari kegiatan pemindahan atau migrasi Ilegal 4,2 data pelanggan PT Telkom diduga bisa menimbulkan kerugian negara hingga senilai 1,2 Triliun Rupiah,” paparnya.
Mengingat besarnya potensi kerugian negara yang muncul akibat buruknya kinerja pejabat direksi beserta manajemen PT Telkom Indonesia maka pihaknya mengancam akan melakukan aksi penyelamatan aset bangsa dengan turun kejalan pada Senin 18 September 2017 di beberapa titik diantaranya Kantor Pusat PT Telkom Indonesia, Bareskrim Mabes Polri dan Istana Presiden.

“Akan ada ratusan orang ikut bergabung meminta Pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk mencopot Dirut PT Telkom Indonesia beserta Direktur IT PT Telkom Indonesia atas buruknya kinerja manajemen PT Telkom Indonesia yang diduga sarat akan kecurangan dan manipulasi.

“Kami minta Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan audit forensik terhadap dugaan pemindahan atau migrasi ilegal data pelanggan PT Telkom Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Manajemen PT Telkom Indonesia untuk segera memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut sebagai kewajiban korporasi sesuai yang diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik,” pungkasnya.

GNews: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut agar berani melakukan penyelidikan atas dugaan suap dan korupsi di kalangan anggota DPRD dan Pemda DKI Jakarta terkait tudingan praktek kolusi dan korupsi pada persetujuan/pengesahan anggaran tambahan proyek MRT sebesar Rp2,5 triliun.

Tuntutan ini disampaikan Dadang Pasaribu Ketua Koalisi Ornop Pemantau KPK di Jakarta, Jumat (8/9). "Kami dan sebagian besar rakyat Indonesia perlu menyampaikan tuntutan ini kepada KPK mengingat sikap tebang pilih atau diskriminasi yang ditunjukan KPK selama ini. Kita ketahui bersama bahwa KPK selalu mandul dan tumpul bila berhadapan dengan kasus korupsi di lingkungan Pemda DKI Jakarta, yang diduga melibatkan Ahok atau Djarot," ujar Dadang.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan korupsi pada penggunaan anggaran tambahan untuk pengerjaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta sebesar Rp2,5 triliun.

DPRD DKI Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2017 lalu telah menyetujui permintaan anggaran tambahan Rp 2,5 triliun untuk pengerjaan fase 1 dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, yang diajukan Pemda DKI Jakarta.

Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta telah menyatakan penolakannya atas pengajuan anggaran tambahan MRT pada rapat pembahasan dan pengesahan. Namun karena mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta menyatakan setuju pada rapat terakhir, Taufik tidak dapat berbuat banyak karena dirinya tidak hadir dalam rapat itu.

“Saya minta diperiksa itu tambahan Rp 2,5 triliun itu karena tidak logis bila hanya untuk perubahan desain dibutuhkan biaya hingga sebesar itu. Saya minta KPK segera melakukan pemeriksaan," ujar Taufik, pada hari Kamis kemarin (7/9).

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta itu lebih jauh menjelaskan, banyak keanehan dan keganjilan ditemukan dalam pengajuan anggaran tambahan oleh Pemda DKI Jakarta terkait pengerjaan MRT fase 1, sehingga proses pembahasan dan persetujuannya di DPRD memakan waktu berbulan-bulan.

Bahkan saat rapat DPRD untuk pengesahan akhir atas pengajuan anggaran tambahan proyek MRT sebesar Rp 2,5 triliun, M Taufik selaku Wakil Ketua DPRD tidak hadir. Diduga rapat pengesahan itu sengaja dilakukan para oknum DPRD Jakarta ketika M Taufik sedang tidak berada di DPRD. Kesan bahwa rapat persetujuan DPRD sengaja dilakukan tanpa melibatkan Taufik tidak dapat disangkal.

Salah satu syarat disampaikan M Taufik agar permohonan anggaran tambahan proyek MRT sebesar Rp 2,5 triliun adalah surat rekomendasi persetujuan penambahan anggaran MRT dari Japan International Coorporation Agency (JICA), agar persetujuan DPRD terkait anggaran tambahan proyek MRT dapat dipertanggungjawabkan. Namun, surat rekomendasi dari JICA belum diserahkan, DPRD sudah memberikan persetujuan.

"Tanpa adanya surat rekomendasi persetujuan dari JICA, maka persetujuan dan pengesahaan DPRD DKI Jakarta atas anggaran tambahan Proyek MRT sebesar Rp 2,5 triliun yang dilakukan pada Jumat, 28 Agustus 2017 lalu adalah cacat hukum. KPK harus segera periksa dugaan KKN ini," pungkas M Taufik.

Sejak pimpinan KPK jilid IV terpilih, memang tidak pernah sekali pun KPK mengusut dan menyidik korupsi besar yang diduga dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta.

GNews: Penerimaan pajak pada bulan Agustus 2017 lebih rendah dibanding bulan Agustus 2016. Tahun lalu penerimaan pajak bulan Agustus 2016 sebesar Rp 87 triliun, sedangkan Agustus 2017 tercatat hanya Rp 85 triliun atau turun Rp 2 triliun.

Secara total penerimaan pajak sampai bulan Agustus 2017 masih kurang sekitar 47% dari target penerimaan tahun 2017. Rendahnya penerimaan pajak tahun 2017 ini sangat meresahkan karena mengancam kepastian terlaksananya seluruh program pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam APBN tahun 2017.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2017 baru mencapai Rp 686 triliun atau 53,5% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang mencapai 46% dari target.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, penerimaan pajak per Agustus 2017 turun Rp 2 triliun menjadi Rp 85 triliun atau 3,5% dari periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 87 triliun. Sebab, pada tahun lalu ada program pengampunan pajak (tax amnesty) sehingga menyumbang penerimaan hingga Rp 5 triliun.

"Tahun ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum masuk itu lebih dari Rp 10 triliun," ujar Yoga saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (4/9).

Secara rinci, penerimaan pajak yang hingga Agustus 2017 sudah mencapai Rp 686 triliun, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) non minyak dan gas (migas) sebesar Rp 378 triliun; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 267 triliun; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 1,2 triliun; pajak lainnya Rp 4,3 triliun; serta PPh migas sebesar Rp 35 triliun.

Hingga akhir tahun ini, pihaknya masih optimistis target penerimaan pajak termasuk migas mencapai target Rp 1.283,6 triliun. Caranya, dengan melakukan upaya lebih (extra effort) yang sejak saat ini masih dilakukan seperti intensifikasi, ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penegakan hukum (law enforcement).

"Tantangan terbesar di September nanti karena tahun lalu ada amnesti pajak hingga Rp 90 triliun. Tahun ini ada tanbahan dari yang rutin. Jadi tantangannya cukup kuat. Wajib pajak yang sudah ikut amnesti pajak kami minta komitmennya tentunya bayar pajak," jelas dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, salah satu extra effort yang akan dilakukan adalah meneruskan amnesti pajak. Sayangnya, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Pasal 18 Undang Undang (UU) Amnesti Pajak hingga saat ini belum juga dirilis Kementerian Keuangan. Sembari menunggu aturan teknis tersebut, Ditjen Pajak berupaya melakukan extra effort yang selama ini sudah dilakukan.

"Kalau PP sudah selesai dari Kemenkeu, kami Ditjen Pajak siap laksanakan PP itu nantinya. Kalau tidak keluar, kami mitigasi dengan upaya yang lain yaitu pemeriksaan, banyak bertemu dengan wajib pajak, sosialisasi dan komunikasi lebih baik. Intinya kami ingin mereka lebih patuh," jelasnya.

GNews - Wacana impor gas alam cair (liquified natural gas/LNG) untuk menutup tingginya harga gas LNG domestik bukan menjadi solusi dalam mendorong pertumbuhan industri di tanah air.Pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio menilai jika ingin meningkatkan pertumbuhan industri, pemerintah perlu membuat patokan harga gas yang stabil dengan membedah dan memperbaiki marjin harga gas yang tinggi ketika sampai ke tangan pelanggan.

Menurut Agus, tingginya harga gas domestik dipengaruhi oleh perusahaan perantara alias trader yang mengambil marjin tinggi.

"Trader gas ini sangat banyak dan punya power sangat besar sehingga sulit ditertibkan. Mudah-mudahan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19/2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui pipa bisa cepat selesai, sehingga harga bisa diturunkan," ujarnya saat workshop bertema 'Efisiensi Gas Industri Tanpa Harus Impor' di Grand Diara Hotel, Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Kamis, 7/9).

Agus menambahkan dengan adanya regulasi bagi para trader, pemerintah bisa mengoptimalkan pasokan gas yang sudah ada, sambil terus membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas. Bahkan langkah tersebut bukan hanya mendorong industri dalam negeri berkembang. Para investor yang ingin membangun pabrik di Indonesia juga memiliki kepastian.

"Jangan sampai kebijakan impor gas justru merusak industri migas hulu dan hilir di Indonesia. Tumpang tindih pengaturan niaga gas bumi juga perlu diatur, kalau PGN (Perusahaanb Gas Negara) kerja di hulu dan hilir ya PGN saja jangan malah bersaing antara BUMN, Pertamina/Pertagas, PLN, Pelindo III dengan PGN," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Head of Marketing and Product Development Division PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Adi Munandir menilai persoalan harga gas industri yang tinggi tidak bisa dicarikan solusi mudah dengan membuka keran impor gas. Apalagi tujuannya untuk menurunkan harga produk yang dihasilkan dari industri pengguna gas sebagai penopang energi.

Menurutnya dengan mengimpor gas demi mengejar harga yang murah akan membuat proyek pengembangan lapangan gas di dalam negeri menjadi terhenti.

"Begitu impor LNG dilakukan, maka neraca perdagangan kita berubah bentuknya, menjadi defisit. Hal ini bisa berdampak pada nilai tukar rupiah, inflasi dan sebagainya. Jadi untuk memutuskan impor sebaiknya dilakukan secara hati-hati," ujarnya

Senada dengan Agus, untuk menekan harga gas di dalam negeri, Adi menyarankan agar pemerintah bisa melakukan rasionalisasi biaya distribusi gas dari hulu sampai ke pelanggan yang disalurkan melalui pipa gas.

"Masalah penjualan bertingkat, sampai marjin itu harus dibenahi. Kalau Indonesia terus bergantung pada penyediaan gas bumi dari impor, maka akan berdampak negatif bagi ketahanan energi nasional. Sementara masih ada surplus LNG domestik yang belum memiliki pembeli. Karena itu saya menilai impor gas saat ini belum tepat dilakukan," tutup Adi.

GNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan siap untuk membenahi pelayanan terkait pajak penghasilan profesi yang dikeluhkan oleh penulis Tere Liye terlalu tinggi dan memberatkan.

"Kalau masalahnya adalah pelayanan, seharusnya itu bisa diperbaiki segera. Tidak hanya untuk penulis Tere Liye saja tapi juga kepada yang lain," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan persoalan pajak ini segera diselesaikan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pajak agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

Namun, menurut dia, kalau persoalan pajak penghasilan ini terkait dengan tarif yang berhubungan dengan peraturan hukum, maka permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, karena harus menunggu revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan.

"Kalau ini menyangkut masalah tarif yang berhubungan dengan UU, kita harus jelaskan ini tidak mungkin kita selesaikan dalam jangka pendek," jelas Sri Mulyani.

Hitung netonya

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima, wajib dikenakan pajak sesuai peraturan hukum berlaku.

Penghasilan yang menjadi objek pajak, tambah dia, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan neto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Terkait perlakuan pajak yang dinilai tidak adil, Hestu menjelaskan, wajib pajak yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya.

Penghitungan penghasilan neto tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya adalah 50 persen dari royalti yang diterima dari penerbit.

Ketentuan teknis penghitungan dan penggunaan NPPN itu diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni).

Hestu memastikan Direktorat Jenderal Pajak menghargai setiap saran untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan, yang saat ini telah didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan secara konsisten.

"Masukan dari semua pihak kami tindak lanjuti sesegera mungkin, namun keputusan bersifat kebijakan diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu tidak singkat," tambahnya.

GNews - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan otoritas moneter siap meluncurkan peraturan untuk mendukung perkembangan industri teknologi finansial (fintech) pada triwulan IV-2017.

"Mudah-mudahan triwulan empat, peraturan BI mengenai fintech bisa hadir menyusul bersamaan dengan regulatory sandbox," kata Mirza di Yogyakarta, Senin.

Mirza mengatakan peraturan ini bisa mendukung pengembangan teknologi finansial dan memberikan arahan kepada pelaku industri ekonomi digital agar mampu tumbuh secara sehat serta memberikan layanan finansial memadai kepada masyarakat.

"Kami akan menyiapkan regulasi dan lingkungan supaya digital ekonomi berkembang dengan baik dalam rambu-rambu yang masuk dalam monitoring regulator," katanya.

Mirza mengatakan peraturan fintech yang diikuti regulasi mengenai kerangka kerja sandbox ini memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis startup untuk meluncurkan inovasi produk, jasa maupun model bisnis yang matang.

"Peraturan ini dibutuhkan untuk bagi pelaku startup untuk melakukan kegiatan terbatas, setelah memenuhi kriteria Bank Indonesia, sebelum memasuki sandbox," ujarnya.

Melalui peraturan tersebut, tambah Mirza, Bank Indonesia bisa memberikan dukungan secara penuh terhadap pengembangan teknologi finansial terutama bagi layanan jasa keuangan yang termitigasi dengan tetap memperhatikan risiko.

"Selain itu, melalui implementasi dari sandbox, BI bisa melakukan pengawasan dan mengamati pengembangan fintech dari waktu ke waktu," jelasnya.

Saat ini, berdasarkan data Statista, nilai transaksi dari industri fintech di Indonesia tercatat mencapai 15,02 miliar dolar AS pada 2016 atau tumbuh sebesar 24,6 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, total nilai transaksi di pasar teknologi finansial pada 2017 diperkirakan bisa mencapai kisaran 18,65 miliar dolar AS.

Sebelumnya, pada November 2016, BI telah meresmikan "Fintech Office" yang merupakan wadah penilaian, mitigasi risiko dan evaluasi atas model bisnis dan produk maupun layanan dari fintech serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi.

Pembentukan "Fintech Office" tersebut didasari oleh kesadaran BI sebagai otoritas sistem pembayaran mengenai perlunya mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat.

Layanan digital ekonomi yang didukung oleh regulatory sandbox ini bisa mendukung perusahaan startup dengan skala kecil untuk mematangkan konsep dan berkembang agar memberikan kontribusi kepada ekonomi.

Dengan kerangka kerja sandbox, "Fintech Office" akan menjadi ujung tombak BI dalam memahami teknologi finansial dan menyediakan pengaturan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi perkembangan industri ini.

GNews - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menandatangani kesepakatan kerja sama pembangunan pedesaan dengan menteri pertanian dan pembangunan pedesaan Vietnam di Istana Negara, Jakarta (Rabu, 23/8).Penandatangan Memorandum of Understanding (Mou) disaksikan  Presiden Joko Widodo dan Sekjen Partai Republik Sosialis Vietnam Nguyen Phu Trong.

"Vietnam tertarik dengan model pembangunan pedesaan di sini, termasuk konsep dana desa, prukades (produk unggulan kawasan pedesaan), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kerja sama ini adalah tindak lanjut pertemuan pada 2015," jelas Eko dalam keterangannya.

Dia menjelaskan, konsep dana desa menjadi semakin menarik karena merupakan program yang pertama kali dicetuskan di dunia. Program tersebut menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat sekaligus komitmen untuk memberikan kewenangan kepada desa dalam menentukan arah pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Menurut Eko, konsep pertanian di Vietnam kini lebih maju. Pihaknya juga akan belajar mengembangkan pola agricultural estate.

"Vietnam memiliki keunggulan dalam pemakaian bibit dan bercocok tanam secara modern. Kita ingin melihat bagaimana mereka bisa mengubah dari pertanian tradisional ke pertanian modern secara cepat," ujarnya.

Adanya kesamaan komoditas pertanian juga dapat menjadi dasar pertimbangan kerja sama kedua negara. Selain sebagai upaya mengembangkan komoditas unggulan desa, penguatan produk unggulan juga dapat meningkatkan posisi tawar di dunia.

"Seperti karet dan lada, kita bisa bersama untuk menghadapi pasar dunia. Hal itu supaya kita tidak ditekan. Juga bisa saling melengkapi," papar Eko.

Dia menambahkan, ke depan, Kemendes dan pemerintah Vietnam akan mengintensifkan pertukaran informasi dan pertukaran ahli untuk saling mempelajari keunggulan masing-masing. Hasil dari pertukaran akan menjadi dasar pertimbangan bentuk kerja sama yang lebih teknis lagi.

Adapun, sejumlah poin kerja sama yang disepakati bersama Vietnam yakni model pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian di pedesaan, program peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam pembangunan desa, dan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran informasi ilmiah bidang pedesaan.

GNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati me­mastikan target pertumbu­han ekonomi tahun depan sebesar 5,4 persen sudah mempertimbangan faktor kehati-hatian.
"Pembahasan dengan dewan sebelumnya disetujui 5,2 persen sampai 5,6 persen, jadi 5,4 persen adalah titik seimbang antara optimisme dan kehati-ha­tian," kata Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Ani-sapaan akrabnya menerangkan, asumsi per­tumbuhan ekonomi di level 5,4 persen akan ditopang konsumsi rumah tangga yang diprediksi tumbuh 5,1 persen, investasi di level 6,3 persen, dan ekspor 5,1 persen.

"Ini asumsi penting mendasari kita assess­ment, dunia relatif stabil, sehingga kita bisa ekspor. Ekonomi dunia sebelumnya diproyeksi penuh dengan optimisme tetapi akhirnya optimisme itu dikurangi, itulah kenapa kita pakai 5,4 persen," jelasnya.

Anggota Badan Angggaran DPR Heri Gunawan mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengejar target per­tumbuhan tahun depan.

Pertama, pemerintah masih berharap pada kon­sumsi masyarakat, investasi, dan ekspor impor. Kedua, terkait inflasi 3,5 persen yang berhubungan kuat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Masalahnya, saat ini ada tiga risiko yang masih terus mengancam, yakni daya beli masyarakat akibat masih lesunya ekonomi, proteksionisme perdagangan, harga komoditas yang masih lemah, dan investasi yang proporsinya masih di bawah 40 persen dari PDB (produk domestik bruto)

"Jika mengaca pada per­tumbuhan ekonomi triwu­lan II-2017 sebesar 5,01 persen dapat dilihat bahwa pertumbuhan itu masih ditopang oleh pengelu­aran pemerintah. Artinya, belanja pemerintah akan sangat menentukan pertum­buhan ekonomi ke depan," ungkapnya.

Dia pesimistis target ta­hun depan akan tercapai jika mau mengandalkan konsumsi rumah tangga dan peningkatan ekspor, sebagai mesin kinerja ekonomi.

Namun demikian, poli­tisi Gerindra tidak mau me­matahkan strategi pemerintah. Oleh karena itu, dia mengimbau agar pemerintah membuat instrumen khusus untuk meningkat­kan daya beli masyarakat.

Selain itu, mencari solusi untuk memecahkan masalah ketimpangan ekonomi yang saat ini su­dah lampu kuning. Sebab indeks gini sudah menca­pai 0,39. Artinya selama ini pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) 1/3- nya dikuasai oleh 1 persen orang saja.

"Ada beberapa hal di ekonomi kita yang tidak bisa diserahkan ke swasta, minimal diatur secara ketat oleh pemerintah. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Pemerintah harus berpihak kepada pemberdayaan," tegasnya

GNews - Alokasi Dana Desa pada Tahun 2018 mengalami stagnasi atau sama dengan besaran Tahun 2017, yakni RP 60,0 trilun dengan sasaran 74.958 desa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan stagnasi Dana Desa tersebut salah satunya didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah memang ingin pengelolaan Dana Desa lebih dimatangkan lagi.

Darmin menyiratkan peningkatan alokasi Dana Desa yang pemerintah tahan pada tahun depan itu tidak lepas dari maraknya kasus penyalahgunaan Dana Desa. Alhasil program Dana Desa tidak berdampak bagi masyarakat serta menghambat target pembangunan.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah kerap menggaungkan optimalisasi Dana Desa yang berpotensi dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

Menilik ke belakang, terdapat tren kenaikan alokasi Dana Desa dalam postur APBN dari tahun ke tahun. Per 2015, Dana Desa tercatat Rp 21,7 trilun, pada 2016 naik menjadi Rp 49,6 triliun dan di 2017 mencapai Rp 60 triliun.

"Ya artinya begini, biarlah pengembangan (Dana Desa) ini settled betul, baru kemudian dinaikkan (alokasi anggaran). Jangan belum apa-apa, naik terus. Memang semua butuh model, sistem dan pendataan yang baik. Jadi biarlah program yang ada dikembangkan supaya betul-betul matang dulu," ujar Darmin usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2018, Rabu (16/8) malam.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga meminta agar stagnasi alokasi Dana Desa tidak terlalu dipersoalkan. Pasalnya, nilai anggaran Dana Desa masih lebih besar dibandingkan program bantuan sosial yang lain.

Pemerintah pun, imbuh Darmin, memiliki serangkaian strategi yang tujuan akhirnya bermuara pada penurunan tingkat ketimpangan (gini ratio) antara wilayah perkotaan dan desa. Dalam hal ini, Darmin menyoroti integrasi data Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berbagai bantuan sosial, rastra, berikut subsidi dalam sistem nontunai yang dinilai akan lebih tepat sasaran.

Untuk diketahui, jumlah sasaran PKH pada 2018 mencapai 10 juta rumah tangga (RT), Program Indonesia Pintar menyasar 19,7 juta siswa dengan anggaran Rp 10,8 triliun, kemudian alokasi subsidi energi maupun non energi mencapai RP 172,4 triliun.

"Kita ingin sasaran subsidi dan berbagai bantuan desa itu konvergen betul. Karena tujuan utamanya memang menurunkan tingkat kemiskinan maupun ketimpangan. Makanya kita harus mulai mengkombinasi berbagai bantuan sosial, gak bisa lagi masing-masing dengan sasarannya sendiri. Dengan berbagai bantuan sosial disatukan, dampaknya akan jauh lebih besar lagi," pungkasnya.

Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah memproyeksikan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah.

Terkait pengalokasian dana APBN pada 2018, dijelaskan Darmin, Transfer ke Daerah ialah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 398,1 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 87,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 62,4 triliun, DAK Nonfisik Rp 123,5 triliun, Dana Insentif Daerah Rp 8,5 triliun dan Dana Otsus, DTI berikut Dana Keistimewaan DIY Rp 20,9 triliun.

GNews - PT Garam (Persero) diberi penugasan pemerintah untuk mengimpor garam untuk kebutuhan konsumsi. Saat ini, perusahaan pelat merah tersebut sudah mengimpor 52.500 ton garam impor dari total kuota yang diberikan Kementerian Perdagangan sebanyak 75.000 ton.

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Hartono, mengungkapkan garam impor asal Australia itu diperuntukkan sebagai garam konsumsi para Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sentra-sentra garam, sebelum kemudian diolah lagi menjadi garam siap konsumsi untuk dijual di pasar-pasar.

"Bukan untuk ke pasar-pasar langsung. Sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian itu diarahkan untuk IKM-IKM. Itu kan bentuknya masih bahan baku garam, nanti akan diolah lagi, baru kemudian dijual lagi oleh IKM ke pasar-pasar," jelas Hartono, Minggu (13/8/2017).

Diungkapkannya, 75.000 ton garam impor tersebut masih berbentuk bahan baku garam, sehingga belum siap untuk digunakan sebagai garam konsumsi.

"Jadi yang dari impor itu garamnya bentuknya untuk bahan baku dan kasar. Jadi nanti sama IKM diolah lagi supaya dihaluskan, ditambahkan yodium karena masih garam tanpa yodium, dan dikemas untuk kemudian dijual di pasar oleh IKM," tutur Hartono.

Meski sudah mulai masuk sejak 10 Agustus lalu, garam impor tersebut masih tersimpan di gudang PT Garam untuk dilakukan verifikasi dari Kementerian Perindustrian.

"Sementara masih di gudang-gudang kita untuk diverifikasi. Baru kemudian kami didistribusikan ke IKM-IKM. Selain itu juga ini mau masuk panen di petani garam, ini kan sifatnya untuk stimulus saja biar garam bisa turun," terang Hartono.

GNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan upaya ekstra untuk menambah penerimaan pajak hingga akhir tahun akan dilakukan secara hati-hati dan tidak mengganggu kegiatan perekonomian.

"Kita akan melakukan secara hati-hati, sehingga ekonomi tidak terganggu dari sisi pertumbuhan, namun target penerimaan pajak bisa dicapai," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hingga semester I-2017 menunjukkan angka yang positif, namun upaya lebih keras akan dilakukan pada semester II-2017 agar target penerimaan tercapai.

"Kita akan mengupayakan semester dua dilakukan penyisiran terhadap sumber-sumber penerimaan negara. Saat ini masih mungkin ada extra effort yang harus dilakukan di triwulan tiga dan empat," ujarnya.

Ia mengatakan upaya ekstra tersebut akan dilakukan berdasarkan sektor maupun pelaku ekonomi yang tidak terkena imbas dari perlemahan ekonomi.

"Kita akan melihat data-data pada sektor yang telah mengalami pemulihan ekonomi dan memiliki kapasitas untuk membayar pajak," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, DJP mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 baru mencapai kisaran Rp580,7 triliun atau sekitar 46,8 persen dari target penerimaan pajak nonmigas dalam APBNP 2017 sebesar Rp1.241,8 triliun.

Target penerimaan pajak nonmigas dalam APBNP 2017 ini mengalami penurunan sebanyak Rp30 triliun dari target awal yang tercantum dalam APBN 2017 sebesar Rp1.271,7 triliun.

Penurunan target ini dilakukan pemerintah agar lebih realistis dan sejalan dengan pencapaian penerimaan pada 2016 dan upaya ekstra pada 2017.

Untuk mewujudkan pencapaian target penerimaan pajak ini, DJP akan mengharapkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, mengandalkan basis data hasil kebijakan amnesti pajak serta konsisten dalam pelaksanaan reformasi perpajakan.