Tulisan Romo Magnis-Suseno itu dipublikasikan sepuluh tahun lalu ketika waktu itu pemerintah DKI Jakarta berencana menutup total Jalan Sudirman dan Jalan Rasuna Said untuk sepeda motor.
"Betul, kami pengendara motor pantas ditegur. Pengendara motor memang paling tidak disiplin: lampu merah, kaki lima, trotoar, jembatan penyeberangan, jalan satu arah dan seterusnya semua diterabas oleh sebagian pengendara motor. Maka, kalau pemerintah mau bersikap lebih tegas menegakan peraturan, memperberat sanksi dan hukuman akan dimengerti dan diterima", ungkap Romo Magnis melalui tulisannya di muat halaman 6 Harian Kompas, Rabu (6/9).
Budayawan senior itu lebih lanjut mengatakan, namun menutup jalan penting yang setiap hari diperlukan untuk menuju ke tempat kerja atau aktivitas, itu lain perkara. Jika alasan pemerintah untuk mengalihkan pengendara motor ke penumpang angkutan umum, pemerintah harus penuhi dulu pengadaan dan pelayanan angkutan umum. Faktanya pemerintah belum merealisasikan prasyarat untuk menampung pengalihan moda transportasi rakyat.
Mengenai tudingan sepeda motor penyebab kemacetan jalan-jalan utama di Jakarta, pastor sepuh umat Katolik itu menyanggahnya. Ketidakmampuan pemerintah membangun jalan baru atau perluasan sehingga tak dapat menampung jumlah sepeda motor, tidak boleh dialihkan menjadi kesalahan pengendara motor. Penyebab utama kemacetan jalan di Jakarta adalah penambahan kenderaan roda empat ke atas atau mobil yang tidak disertai dengan penambahan panjang dan lebar jalan. Lihat saja contohnya, Jalan Gatot Subroto setiap hari mengalami kemacetan parah, penyebabnya adalah tumpukan mobil bukan motor. Kalau disebutkan pengendera motor paling banyak menjadi korban kecelakaan lalu lintas, hal ini benar adanya.
Pemerintah tidak boleh mengabaikan hak rakyat pengendara motor. Mereka, jutaan pengendara setiap hari mempertaruhkan nyawa di jalan, menahan terik panas matahari dan basah air hujan, menghirup debu dan udara kotor yang dihasilkan oleh mobil, dan seterusnya. Jangan lagi rakyat dipersulit dengan pembatasan sepeda motor di jalan-jalan protokol Jakarta.
Biar rakyat sendiri memutuskan apa mau tetap mengendara motor atau pindah menjadi penumpang angkutan umum. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup, memadai, layak dan aman bagi pengendara motor.
Kebebasan dan Perjuangan
Frans Magnis-Suseno mengulangi kembali tulisannya sepuluh tahun lalu. Apakah Anda pemerintah pernah memcoba memahami apa arti sepeda motor bagi rakyat biasa? Sepeda motor adalah harta paling berharga, paling bermanfaat, berguna bagi pemilik dan keluarganya. Pemilik sepeda motor adalah orang paling produktif di Jakarta, pekerja keras dalam segala usaha dan kantoran.
Sepeda motor adalah jendela kebebasan bagi rakyat biasa. Bebas dari keharusan berada di dalam bis umum atau angkot selama rata-rata empat jam setiap hari. Bebas dari kesemrawutan menunggu dan rebutan menaiki angkutan umum. Bebas dari ongkos yang semakin lama mencekik rakyat biasa. Bebas menggunakan sepeda motor pada hari libur bersama keluarga untuk suatu acara atau rekreasi.
Sepeda Motor adalah Hasil Sebuah Perjuangan
Sekali lagi melarang lima juta pengendara motor melintas di jalan-jalan protokol Jakarta adalah merupakan pernyataan perang oleh pemerintah Jakarta kepada mayoritas masyarakat sederhana Jakarta. Perang kepada rakyatnya sendiri.
Ora ilok, indak rancak mereka yang enak-enak duduk dalam mobil ber-AC, terlindung dari panas terik dan basah hujan, malah membikin hidup rakyat kecil yang sudah serba sulit menjadi semakin betul-betul menderita melalui pembatasan jalan bagi pengendara sepeda motor.
Sebuah catatan: Yang dipersalahkan sebagai ANTIRAKYAT adalah pemerintah. Sudahkah dipertimbangkan?
Posting Komentar