[ads-post]

GNews - Sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ternyata menjadi beban bagi APBD Jakarta. Setiap tahun APBD Jakarta terpaksa menyisihkan sekitar Rp10 triliun untuk 'menyuntik' belasan BUMD. Penyebab keharusan APBD menyuntik dana kepada BUMD karena mismanajemen BUMD dan praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

"Coba Anda teliti siapa direksi, komisaris atau pengurus BUMD Jakarta? Semuanya orangnya Ahok. Suntikan dana APBD terbukti tidak produktif," ujar M Taufik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, pada acara "Diskusi Publik: Quo Vadis BUMD Jakarta?" di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (4/10/2017).

Selanjutnya M Taufik mengatakan penyebab utama kerugian BUMD di lingkungan Pemprov Jakarta karena Badan Pembinaan BUMD Jakarta harus independen. "Tidak boleh takut dengan gubernur seperti terjadi pada masa Ahok," tegas Taufik.

Mantan Ketua KPU Jakarta itu juga mendesak Gubernur DKI Jakarta yang baru agar nanti setelah dilantik segera mengganti seluruh direksi dan komisaris BUMD DKI Jakarta. "Tidak boleh ada lagi bebas korupsi-korupsian di BUMD yang selama Ahok menjadi gubernur seolah-olah dilindungi dan kebal hukum," ujar Taufik.

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.